Sertifikasi Hotel Palembang

Sertifikasi Hotel Palembang

Sertifikasi Usaha Hotel adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha hotel untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan usaha hotel melalui penilaian kesesuaian standar usaha hotel.

Hotel Bintang adalah hotel yang telah memenuhi kriteria penilaian penggolongan kelas hotel bintang satu, dua, tiga, empat, dan bintang lima.

Setiap Usaha Hotel wajib memiliki Sertifikat dan memenuhi persyaratan Standar Usaha Hotel. Usaha Hotel mencakup:
a. Hotel Bintang; dan
b. Hotel Nonbintang.

Hotel Bintang, memiliki penggolongan kelas hotel terdiri atas:
a. hotel bintang satu;
b. hotel bintang dua;
c. hotel bintang tiga;
d. hotel bintang empat; dan
e. hotel bintang lima.

Penilaian Standar Usaha Hotel mencakup:
1. persyaratan dasar, terdiri atas:
a. Tanda Daftar Usaha Pariwisata bidang Usaha Penyediaan Akomodasi jenis Usaha Hotel;
b. kelaikan fungsi bangunan gedung;
c. keterangan laik sehat; dan
d. kelaikan kualitas air.

2. kriteria mutlak, mencakup:
a. kriteria mutlak Hotel Bintang; dan
b. kriteria mutlak Hotel Nonbintang.

3. kriteria tidak mutlak, terdiri atas:
a. Kriteria tidak mutlak Hotel Bintang; dan
b. Kriteria tidak mutlak Hotel Nonbintang.


ISM Global
Sertifikasi ISO, LSUP, SMK3
081281807070
cs@ismglobal.id
www.ismglobal.id

#sertifikasiusahapariwisata #sertifikasiusahapariwisataindonesia
#lembagasertifikasiusaha #lembagasertifikasiusahabidangpariwisata
#lembagasertifikasiusahapariwisata #lembagasertifikasiusahapariwisatabali

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

SYSTEM MANAJEMEN ANTI SUAP

  Meskipun telah banyak pelaku tindak pidana korupsi yang tertangkap KPK dan menjalani hukuman, namun belum membuat jera para pejabat negara maupun pihak swasta untuk tidak merugikan keuangan negara. Bahkan jumlah tindak pidana korupsi trennya justru semakin bertambah banyak. Pada 2018 terdapat 199 kasus tindak pidana korupsi, sementara sepanjang Januari-Juni tahun ini telah terjadi 120 kasus atau lebih dari separuh total korupsi tahun lalu. Praktek suap di Indonesia saat ini menjadi isu tidak ada habisnya. Hampir setiap hari di media nasional kita membaca berita mengenai korupsi dan suap. Masalah suap ini ternyata juga sudah menjadi isu global.  Untuk itu pada tanggal 14 Oktober 2016, ISO secara resmi menerbitkan ISO 37001:2016. ISO 37001 adalah sistem manajemen anti suap yang dirancang untuk membantu organisasi menetapkan, menerapkan, memelihara dan meningkatkan program anti-suap. Sistem Manajemen ini menggunakan pendekatan berbasis risiko, Sistem Manajemen Anti Penyuapan me...
Baca selengkapnya

ISO 27001:Tahun 2013

       Pemerintah RI menyadari penerapan tata kelola Teknologi  Informasi dan Komunikasi (TIK)  saat ini sudah menjadi  kebutuhan  dan  tuntutan  di  setiap  instansi  penyelenggara  pelayanan publik  mengingat  peran  TIK  yang  semakin  penting  bagi  upaya  peningkatan kualitas layanan sebagai salah satu realisasi dari tata kelola pemerintahan yang baik  (Good  Corporate  Governance).    Merupakan  icon  sertifikasi  seri ISO  27000 terbaru yang rilis pada tahun 2013.  ISO  27001:2013 adalah  sebuah dokumen  standar  Sistem  Manajemen  Keamanan Informasi  (SMKI)  atau  Information  Security Managemen  System (ISMS)  yang  memberikan gambaran secara umum mengenai apa saja yang harus  dilakukan  oleh  sebuah  organisasi atau enterprise...
Baca selengkapnya

KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

  Resiko kecelakaan kerja bisa terjadi kapan saja. Untuk itu, kesadaran mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja menjadi sangat diperlukan. Undang-Undang No. 1/1970 dan No. 23/1992 mengatur mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Undang- Undang ini menyatakan bahwa secara khusus  perusahaan berkewajiban memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik pekerja yang baru maupun yang akan dipindahkan ke tempat kerja baru , sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan kepada pekerja, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala. Sebaliknya para pekerja juga berkewajiban memakai alat pelindung diri (APD) dengan tepat dan benar serta mematuhi semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan.   Undang-undang nomor 23 tahun 1992, pasal 23 Tentang Kesehatan Kerja juga menekankan pentingnya kesehatan kerja agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya hingga diperoleh produktifita...
Baca selengkapnya